Perjuangan Indonesia Dalam Pembebasan Irian Barat

Di sini, saya akan membahas tentang perjuangan Indonesia dalam membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Perjuangan Indonesia sangat besar, dan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
Perjuangan Diplomasi dan Perjuangan Militer.

A. Perjuangan Diplomasi

1.       Diplomasi dengan Belanda

Usaha pengembalian Irian Barat melalui perundingan dengan pihak Belanda sudah dilakukan sejak masa Kabinet NAtsir dan cabinet-kabinet berikutnya. Namun Belanda tetap bersikeras menguasai Irian Barat, bahkan secara sepihak Belanda memasukkan Irian Barat ke wilayah Belanda pada bulan Agustus 1952

2.       Diplomasi melalui PBB

Upaya yang pernah dilakukan pihak Indonesia melalui Forum PBB:

a.       Berusaha memasukkan Irian Barat setiap tahun ke dalam agenda Sidang Dewan Keamanan maupun Sidang Umum PBB (digagalkan Belanda).

b.      Menyampaikan masalah Irian Barat melalui pidato Presiden Soekarno dalam Sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Baru”

c.       Membawa masalah Irian Barat dalam agenda KAA (Konferensi Asia Afrika)

3.       Pembentukan Propinsi Irian Barat

Bertepatan dengan HUT RI ke 11, 17 Agustus 1956, Kabinet Ali Sastroamijoyo membentuk pemerintahan sementara Propinsi Irian Barat yang beribu kota di Soasiu. Wilayahnya adalah wilayah Irian Barat yang diduduki Belanda, daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile di Maluku Utara.  Gubernur pertamanya adalah Sultan Tidore, Zaenal Abidin Syah, yang dilantik tanggal 23 September 1956.

4.       Pembubaran Uni Indonesia-Belanda

Selain melalui bidang politik usaha perjuangan membebaskan Irian Barat juga melalui bidang social dan ekonomi.  Pembatalan sepihak Uni Indonesia-Belanda oleh Pemerintah RI dilakukan tahun 1954, dan pembatalan hasil KMB tanggal 3 Mei 1956. Tanggal 18 November 1957 dilangsungkan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta, yang kemudian ditindaklanjuti dengan :

a.       Pemogokan total oleh buruh perusahaan Belanda, 2 Desember 1957

b.      Melarang semua peredaran media dan film yang berbahasa Belanda

c.       Melarang pesawat Belanda mendarat dan terbang di atas wilayah RI

d.      Menutup kegiatan konsuler Belanda di Indonesia

e.      Nasionalisasi berbagai aset dan perusahaan Belanda di Indonesia. Ada 700 perusahaan Belanda yang dinasionalisasi menjadi milik Indonesia, antara lain:

-          Percetakan “de Unie”

-          Perusahaan Listrik “Philips”

-          “Nederlandsche Handel Maatschapij”, yang sekarang menjadi “Bank Dagang Negara”

-          Bank “Escompto”

-          Perkapalan (KPM)

-          Beberapa perusahaan perkebunan dan pertambangan

5.       Pemutusan Hubungan Diplomatik

Dalam rangkapemutusan diplomatik dengan Belanda, tanggal 10 Februari 1958, pemerintah membentuk FrontNasional Pembebasan Irian Barat. Pemutusan hubungan diplomatic dengan Belanda secara resmi dilakukan dalam pidato Presiden yang berjudul “Jalan Revolusi Kita Bagaikan Malaikat Turun Dari Langit” (disingkat “Jarek”), pada tanggal 17 Agustus 1960.

      

B.      Perjuangan dengan Konfrontasi Militer

1.       TRIKORA

Karena Perjuangan melalui politik dan ekonomi untuk memaksa Belanda tidak berhasil, pemerintah Indonesia melancarkan jalan Militer. Namun, bulan April 1961 Belanda malah membentuk “Dewan Papua “bagi rakyat Irian Barat, yang lalu diikuti oleh pernyataan Belanda dalam Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September 1961 yang mengumumkan berdirinya Negara Papua. Untuk memperkuat militernya, Belanda mendatangkan kapal induk Karel Doorman.

Menanggapi tindakan tersebut, tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan TRIKORA (Tri Komando Rakyat) di Yogyakarta.
Isi TRIKORA yaitu :

a.       Gagalkan pembentukan Negara boneka Papua buatan Belanda Kolonial

b.      Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia

c.       Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa

2.       Pembentukan Komando Mandala

Untuk melaksanakan Trikora, tanggal 2 Januari 1962 dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berpusat di Makassar. Panglimanya adalah Mayor Jenderal Suharto, yang bertugas :

a.       Merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan Operasi Militer

b.      Mengembangkan situasi militer di wilayah propinsi Irian Barat

Pada bulan Maret sampai Agustus 1962, Komando Mandala melakukan operasi pendaratan di Irian Barat. Operasi tersebut antara lain :

a.       Operasi Benteng Keraton, di wilayah Fak-Fak dan Kaimana

b.      Operasi Srigala, di sekitar Sorong dan Teminabuan

c.       Operasi Naga, di daerah Merauke

d.      Operasi Jatayu, di daerah Sorong, Kaimana, dan Merauke

3.       Pertempuran Laut Aru

Tanggal 15 Januari dan 19 Januari 1962 terjadi pertempuran Laut Aru, di dekatperairan Irian Barat antara kapal Angkatan Laut RI (ALRI) dengan kapal perang Belanda. Peristiwa berawal dari 3 kapal ALRI (MacanTutul, Harimau, MacanKumbang) sedang berpatroli di sekitar Laut Aru, dan tiba-tiba diserang oleh Kapal Perang Belanda. Karena pertempuran yang tidak seimbang itu, kapal Kapal Macan Tutul dan pasukannya terbakar dan tenggelam. Komodor Yos Sudarso (Deputi KSAL) dan Kapten Wiratno gugur beserta 25 pasukannya. Mereka gugur sebagai pahlawan TRIKORA

4.       Reaksi Dunia Internasional

Dunia Internasional mulai mengetahui bahwa operasi militer pembebasan Irian Barat yang dilakukan oleh pemerintah RI dapat mengancam perdamaian dunia. Oleh karena itu, AS menkan Belanda agar mau berunding. Ellsworth Bunker seorang Diplomat AS ditunjuk oleh sekjen PBB, U Thant sebagai penengah. Bunker mengusulkan beberapa hal dalam rangka penyelesaian masalah Irian Barat. Usulan itu disebut “Rencana Bunker”, yang isinya :

a.       Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui badan PBB yang bernama UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority)

b.      Pemberian hak bagi rakyat Irian Barat Untuk ,ememtukan Pendapat Rakyat tentang status Irian Barat

Berdasarkan rencana tersebut, tanggal 15 Agustus 1962 tercapailah persetujuan antara RI dengan Belanda di New York (persetujuan New York). Penandatanganan persetujuan itu, Indonesia diwakili oleh Dr. Subandrio, dan Belanda diwakili oleh Van Roijen. Isi persetujuan New York antara lain:

a.       Belanda harus menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA paling lambat 1 Oktober 1962

b.      Pasukan TNI yang ada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat dan di bawah pengawasan pemerintahan sementara PBB

c.       Angkatan Perang Belanda berangsur-angsur ditarik dan dipulangkan ke Negeri Belanda

d.      Bendera Merah Putih berkibar di Irian Barat berdampingan dengan bendera PBB

e.      RI akan menerima Irian Barat dari UNTEA paling lambat 1 Mei 1963

f.        Pada Tahun 1969 akan dilaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (perpera) bagi rakyat Irian Barat

5.       PERPERA

Rencana Bunker menyatakan bahwa Irian Barat berhak menentukan pilihannya sendiri apakah mau bergabung dengan RI atau berdiri sendiri. Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) marupakan salah satu isi perjanjian New York 1962 tentang penyerahan kekuasaan pemerintah atas Irian Barat oleh Belanda kepada Indonesia.

Pelaksanaan Perpera dilaksanakan mulai tanggal 14 Juli 1969 di Merauke, dan berakhir di Jayapura tanggal 4 Agustus 1969.Hasilnya adalah bahwa Irian Barat ingin bergabung dengan pemerintaha RI. Selanjutnya hasil perpera dilaporkan pada Sidang Umum PBB ke-24 bulan November 1969. 19 November 1969 Sidang Umum PBB menerima hasil perpera yang teah dilaksanakan sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian New York.

Dengan demikian, seluruh wilayah Indonesia sudah kembali ke pangkuan NKRI. Ini berarti Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan asing.